PAN Bantah Keras, Zulkifli Hasan Dijadikan Kambing Hitam Banjir Sumbar Dinilai Tak Masuk Akal

Partai Amanat Nasional (PAN) bereaksi keras setelah sejumlah narasi di media sosial mencoba menyeret nama Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, dalam bencana banjir yang melanda Sumatera Barat. Unggahan-unggahan tersebut menuding bahwa mantan Menteri Kehutanan itu memiliki “dosa lama” yang disebut menjadi penyebab kerusakan lingkungan hingga memicu banjir tahun ini. PAN menolak tegas tudingan itu dan menyebutnya sebagai informasi palsu.

Ahmad Yohan, politisi PAN, menyampaikan bahwa tudingan tersebut tidak memiliki landasan apa pun. Menurutnya, informasi yang beredar itu merupakan hoaks yang sengaja dipelintir untuk menggiring opini publik. Ia menilai bahwa sangat tidak masuk akal jika bencana tahun 2025 dikaitkan dengan kebijakan kehutanan yang dibuat lebih dari satu dekade lalu, tepatnya ketika Zulkifli Hasan menjabat pada 2009–2014.

Yohan menegaskan bahwa rentang waktu yang begitu panjang sudah cukup membantah logika tudingan tersebut. Ia mengajak masyarakat untuk mempertimbangkan fakta bahwa kondisi lingkungan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor yang terus berkembang dari tahun ke tahun, bukan hanya satu periode kebijakan yang sudah lama berlalu. Karena itu, ia menyebut upaya mengaitkan nama Zulkifli Hasan sebagai sesuatu yang dipaksakan.

Di tengah maraknya isu tersebut, sebuah video dokumenter lama kembali diangkat. Video tahun 2013 yang menampilkan Harrison Ford mewawancarai Zulkifli Hasan beredar luas dan dijadikan materi untuk kembali menyudutkan mantan Menteri Kehutanan tersebut. Menurut Yohan, video itu tidak menggambarkan konteks yang sebenarnya. Ia menyebut wawancara tersebut banyak dipotong sehingga tidak memberi ruang bagi Zulkifli untuk menjelaskan secara lengkap mengenai kebijakan pemerintah dalam pengelolaan hutan saat itu.

PAN juga menggarisbawahi bahwa selama menjabat sebagai Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan justru menggulirkan berbagai program yang dianggap berdampak besar terhadap pelestarian lingkungan. Salah satunya adalah Gerakan Penanaman Satu Miliar Pohon yang melibatkan masyarakat luas, lembaga adat, pemerintah daerah, hingga sektor swasta. Menurut Yohan, program tersebut bukan sekadar simbol, melainkan benar-benar dijalankan dalam skala besar untuk memperbaiki kawasan hutan.

Selain itu, Yohan menuturkan bahwa Zulkifli Hasan juga menetapkan moratorium izin pemanfaatan hutan yang berdampak besar pada penurunan laju deforestasi nasional. Sebelum kebijakan itu diterapkan, Indonesia mengalami tingkat kehilangan hutan yang sangat tinggi. Namun setelah moratorium berjalan, kerusakan hutan dapat ditekan secara signifikan. Yohan menilai bahwa fakta ini menunjukkan bahwa tudingan yang menyebut Zulkifli sebagai penyebab banjir tidak sesuai dengan data.

PAN menduga bahwa penyebaran isu yang muncul bersamaan dengan bencana di Sumatera Barat dilakukan secara sengaja untuk menjatuhkan citra Zulkifli Hasan. Menurut Yohan, bencana alam tidak bisa dijadikan alat politik untuk menggiring opini tanpa dasar yang jelas. Ia menegaskan bahwa masyarakat perlu lebih berhati-hati terhadap potongan video atau unggahan viral yang tidak memberikan informasi secara utuh.

Yohan berharap publik tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh narasi yang beredar. Ia menegaskan bahwa bencana alam adalah peristiwa kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk cuaca ekstrem, efektivitas tata kelola daerah, hingga perubahan iklim dunia. Mengaitkan kejadian tersebut dengan kebijakan Zulkifli Hasan di masa lalu, menurutnya, bukan hanya tidak relevan tetapi juga menyesatkan.

PAN menutup pernyataannya dengan kembali menegaskan bahwa tudingan yang beredar adalah hoaks dan tidak logis. Mereka meminta masyarakat untuk terus memeriksa kebenaran informasi dan tidak ikut menyebarkan konten yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. PAN juga berharap momentum bencana tidak lagi dijadikan bahan serangan politik yang merugikan banyak pihak.