Amankan Kekuasaan, Taktik Cawe-Cawe Presiden Jokowi dalam Mendukung Calon Presiden Baru

Seiring berlalunya waktu, takdir seorang pemimpin dalam pemerintahan pasti akan mencapai akhirnya. Ini berlaku tidak hanya untuk pejabat negara biasa, tapi bahkan untuk pemimpin tertinggi sekalipun seperti seorang presiden. Ketika masa jabatannya mencapai akhir, kita seringkali menyaksikan bagaimana pejabat negara, termasuk presiden saat ini, terlibat dalam serangkaian taktik yang menarik untuk mencari atau mendukung calon pemimpin baru yang akan menggantikan mereka. Namun, dibalik keramaian ini, seringkali ada motif dan agenda tersembunyi yang mungkin tak selalu jujur dan terbuka.

Menutupi Dosa dan Tindak Korupsi

Beberapa pejabat negara mungkin mencari pemimpin penerus sebagai upaya untuk menutupi jejak dosa dan tindak korupsi yang mereka lakukan selama masa jabatan. Dengan memastikan bahwa pemimpin baru adalah "orang mereka," mereka berharap dapat menghindari penyelidikan lebih lanjut.

Mengatur Pemimpin

Selanjutnya Ada kasus di mana pejabat yang masih berkuasa berusaha mengatur pemilihan pemimpin selanjutnya agar mendukung calon yang akan menjadi "boneka" mereka. Dengan demikian, mereka dapat terus mempengaruhi kebijakan dan keputusan politik tanpa harus secara resmi berkuasa.

Pertahankan Kekuasaan

Beberapa pejabat negara takut kehilangan pengaruh mereka setelah masa jabatan mereka berakhir. Dengan mencari pemimpin selanjutnya yang dapat mereka kendalikan, mereka berharap dapat mempertahankan pengaruh mereka di pemerintahan.

Perlindungan Bisnis dan Relasi Bisnis

Pejabat yang memiliki bisnis atau koneksi dengan kelompok ekonomi tertentu mungkin ingin memastikan bahwa pemimpin selanjutnya tidak akan mengancam bisnis mereka atau mengungkap praktik-praktik korupsi. Oleh karena itu, presiden dan pejabat lainnya mencari calon yang akan melindungi kepentingan mereka.

Penglibatan Keluarga dalam Politik

Terkadang, pejabat mencoba membawa anggota keluarganya ke dalam dunia politik dengan mendukung mereka menjadi pemimpin selanjutnya. Hal ini dapat memastikan bahwa kekuasaan dan pengaruh keluarga tersebut tetap terjaga. Sebagai contoh, anak dan menantu Presiden Jokowi yang saat ini menjabat sebagai Walikota.

Meskipun mencari pemimpin selanjutnya adalah tindakan yang sah dalam sistem politik Indonesia, kita harus selalu berhati-hati terhadap praktik-praktik yang mungkin tersembunyi di baliknya. Transparansi, integritas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dan pemimpin yang dipilih benar-benar melayani kepentingan rakyat, bukan golongan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang kemungkinan motif tersembunyi di balik taktik ini, kita dapat lebih kritis dalam menilai tindakan pejabat negara dalam mencari pemimpin selanjutnya.

Tindakan Presiden Jokowi dalam mencari calon pemimpin baru saat ini memunculkan pertanyaan tentang maksud dan tujuannya, yang mungkin lebih berkaitan dengan kepentingan pribadi daripada kepentingan demokrasi dan rakyat Indonesia. Ada kekhawatiran bahwa Presiden Jokowi berupaya memastikan bahwa proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru akan tetap dikerjakan oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) China, dengan menyewakan sebidang tanah seluas 34.000 hektar kepada warga negara China selama 190 tahun, sementara rakyat Indonesia harus membayar sewa untuk pengerjaan proyek IKN kepada negara China. Selain itu, syarat tambahan yang mewajibkan warga Indonesia untuk mempelajari bahasa Mandarin di sekolah-sekolah telah menimbulkan kekhawatiran lebih lanjut.

Dengan alokasi sebesar 34.000 hektar, proyek ini dapat menampung hingga 100 juta warga negara China, yang memicu kekhawatiran akan kemungkinan pengucilan suku Dayak dan kelompok pribumi lainnya, serupa dengan apa yang terjadi pada suku Aborigin di Australia. Jika masa sewa selama 190 tahun terpenuhi, status warga negara Indonesia juga bisa menjadi isu yang serius. Secara keseluruhan, situasi ini memunculkan keraguan tentang nasionalisme Presiden Jokowi dan dampaknya bagi Indonesia.